Praktik penyelenggaraan haji ilegal kembali menjadi sorotan setelah Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satgas Haji Polri mengungkap sejumlah kasus yang merugikan ratusan calon jemaah. Hingga pertengahan Mei 2026, aparat telah menetapkan 13 tersangka terkait dugaan penipuan dan penyelenggaraan haji nonprosedural.

Pengungkapan tersebut berawal dari 11 laporan polisi serta 21 laporan informasi yang diterima oleh pihak kepolisian. Dari hasil pendataan sementara, tercatat sebanyak 320 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp10 miliar.

Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa Polri saat ini mengutamakan langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan haji melalui jalur tidak resmi.

Ia mengingatkan masyarakat untuk memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk legalitas travel, dokumen perjalanan, hingga jenis visa yang digunakan.

Menurut Johnny, banyak pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci dengan menawarkan paket keberangkatan instan yang ternyata tidak memiliki izin resmi.

“Jangan sampai niat ibadah justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi melalui modus penipuan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/5).

Satgas Haji Polri disebut terus memperkuat koordinasi bersama kementerian terkait dan otoritas Arab Saudi guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman dan sesuai aturan.

Selain penegakan hukum, langkah pengawasan tersebut juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat agar dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan terjamin secara hukum.

Polri pun mengimbau calon jemaah untuk lebih teliti sebelum mendaftar program haji. Masyarakat diminta memastikan biro perjalanan memiliki izin resmi, memahami jenis visa yang digunakan, serta mengecek kelengkapan dokumen keberangkatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus haji ilegal menjadi perhatian serius karena berpotensi menyebabkan calon jemaah gagal berangkat, ditolak masuk ke Arab Saudi, hingga mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap praktik haji nonprosedural demi melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Sumber : himpuh.or.id