Upaya memperkuat ekosistem ekonomi haji mulai memberikan dampak positif terhadap efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyatakan bahwa nilai manfaat dari pengelolaan area komersial hotel jemaah di Arab Saudi akan dimanfaatkan untuk membantu menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada musim haji 1448 H/2027 M.
Nilai manfaat tersebut diperoleh melalui kolaborasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PEEHU) bersama BPKH Limited dalam mengelola area komersial pada hotel yang digunakan jemaah haji Indonesia selama penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M.
Direktur Jenderal PEEHU, Jaenal Effendi, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh porsi nilai manfaat sebesar 60 persen dari hasil pengelolaan tersebut. Dana itu nantinya akan dikembalikan kepada jemaah melalui pengurangan komponen biaya haji pada penyelenggaraan tahun berikutnya.
Menurut Jaenal, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari aspek layanan, tetapi juga dari upaya menghadirkan efisiensi agar beban biaya yang ditanggung jemaah dapat semakin ringan.
Di sisi lain, BPKH Limited mencatat adanya peningkatan pendapatan dari penyewaan tenant selama musim haji 1447 H/2026 M. Direktur Utama BPKH Limited, Sidiq Haryono, mengungkapkan pendapatan meningkat sebesar 23,32 persen dibandingkan musim sebelumnya.
Menariknya, kenaikan tersebut terjadi meski jumlah unit usaha yang digunakan mengalami penurunan. Pada musim haji tahun ini tercatat terdapat 45 tenant aktif yang beroperasi dengan total 62 unit, lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 86 unit.
Sektor kuliner masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar dalam aktivitas komersial tersebut. Selain itu, pengembangan layanan lain seperti jasa kargo, laundry, hingga branding juga mulai memperluas sumber pendapatan.
Optimalisasi area komersial hotel juga menghasilkan efisiensi BPIH sebesar 457.151,30 SAR atau meningkat sekitar 10,36 persen dibandingkan musim haji sebelumnya yang tercatat sebesar 414.250,44 SAR.
Pemerintah berharap penguatan ekosistem ekonomi haji melalui berbagai sektor pendukung dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah di masa mendatang. Pengembangan usaha pada sektor akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga telekomunikasi juga diproyeksikan menjadi langkah lanjutan dalam meningkatkan nilai manfaat dan kualitas layanan haji secara berkelanjutan.
Sementara itu, BPKH menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat investasi dana haji berbasis syariah guna menghasilkan manfaat yang lebih optimal dan berdampak langsung terhadap jemaah Indonesia.
Sumber>: himpuh.or.id
Tinggalkan Balasan