Pemerintah berencana memperkuat persiapan kesehatan calon jemaah haji mulai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah program manasik kesehatan yang dirancang untuk memastikan calon jemaah berada dalam kondisi fisik yang memadai sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa program tersebut akan menjadi bagian dari proses pembinaan calon jemaah pada musim haji mendatang. Melalui program ini, pemerintah akan melakukan pendampingan kesehatan secara lebih intensif sejak jauh hari sebelum keberangkatan.
Menurutnya, pendampingan tersebut bertujuan agar calon jemaah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan sekaligus memiliki kesiapan fisik dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji secara mandiri.
Kebijakan tersebut lahir dari hasil evaluasi awal pelaksanaan ibadah haji 2026. Pemerintah dijadwalkan melakukan evaluasi lebih menyeluruh dalam waktu dekat sebelum hasilnya dibahas bersama Komisi VIII DPR RI.
Salah satu poin yang menjadi perhatian utama dalam evaluasi adalah aspek istitha’ah kesehatan atau kemampuan fisik jemaah untuk melaksanakan seluruh proses ibadah haji.
Dari hasil evaluasi sementara, jumlah jemaah Indonesia yang meninggal dunia selama musim haji 2026 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, angka jemaah wafat berada di kisaran 360 orang, sedangkan pada musim haji sebelumnya mencapai sekitar 447 orang.
Meskipun menunjukkan tren penurunan, pemerintah menilai upaya peningkatan kualitas kesehatan jemaah masih perlu terus dilakukan agar penyelenggaraan haji menjadi lebih baik di masa mendatang.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Haji dan Umrah akan memperketat proses pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah yang akan berangkat pada 2027. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kondisi medis umum, tetapi juga kemampuan jemaah dalam melaksanakan ibadah secara mandiri.
Calon jemaah yang dinilai tidak memenuhi persyaratan kesehatan atau memiliki keterbatasan menjalankan aktivitas ibadah tanpa bantuan berpotensi mengalami kendala dalam proses keberangkatan.
Kebijakan ini juga dilakukan untuk menyesuaikan aturan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi, yang mengharuskan negara pengirim memastikan jemaah yang diberangkatkan berada dalam kondisi sehat dan siap menjalankan seluruh ibadah secara mandiri.
Sumber: himpuh.or.id
Tinggalkan Balasan