Jakarta – Indonesia memiliki jumlah jemaah haji dan umrah terbesar di dunia serta mengelola dana haji dalam jumlah sangat besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi haji yang mandiri. Sejumlah kalangan menilai Indonesia masih lebih banyak berperan sebagai pengguna layanan di Arab Saudi dibandingkan sebagai pelaku utama dalam rantai pasok penyelenggaraan haji dan umrah.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Ahmad Dumyathi Bashori, Dosen Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus mantan Staf Teknis Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah periode 2014–2018, dalam sebuah artikel opini yang membahas arah pengembangan ekonomi haji Indonesia.
Menurutnya, setiap tahun ratusan ribu jemaah haji dan jutaan jemaah umrah asal Indonesia berangkat ke Tanah Suci dengan nilai transaksi yang mencapai puluhan triliun rupiah. Meski demikian, besarnya perputaran ekonomi tersebut belum mampu menghasilkan penguasaan terhadap sektor-sektor strategis yang mendukung pelayanan jemaah.
Malaysia dan Turki Dinilai Layak Menjadi Referensi
Dalam kajiannya, Bashori menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model pengelolaan haji yang diterapkan Malaysia dan Turki.
Malaysia, melalui Lembaga Tabung Haji, dinilai berhasil membangun sistem yang tidak hanya mengelola dana jemaah, tetapi juga menginvestasikannya pada berbagai aset produktif seperti hotel, properti, sektor agribisnis, hingga fasilitas pendukung di Makkah dan Madinah. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan posisi tawar Malaysia dalam penyelenggaraan haji sekaligus mendukung pemberian subsidi biaya ibadah secara lebih berkelanjutan.
Sementara itu, Turki memilih pendekatan yang berfokus pada integrasi industri nasional. Melalui lembaga keagamaan Diyanet, berbagai kebutuhan operasional haji, mulai dari transportasi udara, akomodasi, katering, hingga logistik, terhubung dengan perusahaan dan industri dalam negeri. Model ini dinilai mampu menciptakan efisiensi biaya sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi sektor usaha nasional.
Investasi Langsung Dinilai Masih Perlu Ditingkatkan
Di Indonesia, pembangunan ekosistem ekonomi haji terus dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) beserta anak usahanya, BPKH Limited. Namun, Bashori menilai porsi investasi langsung yang dilakukan masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dikelola.
Menurutnya, sebagian besar investasi masih ditempatkan pada instrumen keuangan seperti surat berharga dan penempatan di perbankan. Sementara investasi pada aset riil yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan jemaah dinilai masih terbatas.
Ia juga menyoroti bahwa berbagai kerja sama yang telah dijalin dengan sejumlah mitra internasional diharapkan dapat berkembang menjadi investasi nyata berupa kepemilikan aset strategis di Arab Saudi.
Evaluasi Layanan Haji Jadi Momentum Perbaikan
Selain membahas aspek ekonomi, Bashori juga menyinggung sejumlah tantangan yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan haji tahun 2026. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain kapasitas akomodasi yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan, kendala fasilitas hotel, distribusi konsumsi, transportasi jemaah, hingga pelayanan bagi jemaah lanjut usia.
Menurutnya, berbagai evaluasi tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pelayanan, tetapi juga pada tata kelola ekonomi haji.
Dorong Reformasi Ekonomi Haji Indonesia
Sebagai langkah ke depan, Bashori mengusulkan sejumlah strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global. Beberapa di antaranya adalah mendorong investasi langsung pada sektor perhotelan, katering, logistik, dan layanan pendukung di Arab Saudi, menyusun peta jalan pengembangan ekonomi haji dan umrah hingga tahun 2030, memperkuat kawasan halal Indonesia, memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan layanan, serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana haji.
Ia menilai Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik dari sisi jumlah jemaah maupun dana yang dikelola. Apabila didukung strategi yang tepat dan implementasi yang berkelanjutan, potensi tersebut diyakini dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan jemaah, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional.
Sumber: himpuh.or.id
Tinggalkan Balasan