Kota Batu – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan komitmennya memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Seluruh tahapan layanan haji nantinya diwajibkan tercatat dalam sistem digital guna meningkatkan pengawasan sekaligus mencegah praktik manipulasi data, pemalsuan dokumen, dan penyimpangan pelayanan.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Layanan dan Kinerja Haji Tahun 1448 H/2027 M yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Jawa Timur di Kota Batu, Jumat (31/7/2026).
Jejak Digital Jadi Standar Baru Layanan Haji
Dalam arahannya, Menhaj menekankan bahwa setiap proses penyelenggaraan haji harus memiliki rekam jejak digital yang jelas agar dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Menurutnya, penerapan sistem digital tidak hanya menyangkut pendataan jemaah, tetapi juga meliputi administrasi pelayanan, pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, hingga proses keberangkatan menuju Tanah Suci.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah berharap seluruh proses pelayanan menjadi lebih tertib, akurat, dan minim potensi penyalahgunaan kewenangan.
Budaya Kerja Berintegritas Jadi Penekanan
Selain transformasi digital, Menhaj juga menyoroti pentingnya pembenahan budaya kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Ia meminta seluruh jajaran, termasuk di tingkat daerah, menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Sebagai kementerian yang relatif baru, Kemenhaj diharapkan mampu menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik kecurangan maupun korupsi.
Pengadaan dan Layanan Pendukung Harus Transparan
Menhaj turut mengingatkan agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Transparansi dalam pengadaan dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Di samping itu, ia menekankan pentingnya penerapan standar istithaah kesehatan secara konsisten. Pemerintah ingin memastikan setiap jemaah yang diberangkatkan benar-benar memiliki kesiapan fisik dan kesehatan yang memadai untuk menjalankan rangkaian ibadah haji.
Fokus pada Layanan yang Aman dan Akuntabel
Menutup arahannya, Menhaj meminta seluruh jajaran Kemenhaj memperkuat koordinasi antarsatuan kerja dan membangun budaya kerja berbasis kinerja. Menurutnya, seluruh program dan pelayanan harus berorientasi pada kepentingan jemaah.
Ia berharap koordinasi yang baik dapat menghasilkan jemaah yang lebih siap, petugas yang disiplin, penyelenggara yang patuh terhadap aturan, serta layanan haji yang aman, nyaman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan digitalisasi dan tata kelola tersebut menjadi bagian dari persiapan awal Kemenhaj menuju penyelenggaraan haji 2027 yang lebih modern, transparan, dan berfokus pada perlindungan serta kenyamanan jemaah Indonesia.
Sumber: himpuh.or.id
Tinggalkan Balasan