Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah tengah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lebih dari 30 asrama haji yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Fasilitas yang selama ini banyak digunakan saat musim haji tersebut diarahkan agar dapat berfungsi sebagai service hub bagi jemaah umrah sepanjang tahun.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menilai optimalisasi aset negara menjadi tantangan penting pemerintah. Menurutnya, pembangunan fasilitas harus diikuti dengan pengelolaan yang mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan, termasuk potensi penerimaan negara.
Hal itu disampaikan Gus Irfan saat meresmikan gedung baru Asrama Haji Kelas I Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (10/7/2026).
Gedung tersebut dibangun menggunakan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025. Bangunan dua lantai itu memiliki 44 kamar dengan kapasitas hingga 176 orang. Fasilitas di dalamnya meliputi tempat tidur, lemari, meja, kursi, serta kamar mandi dalam dengan standar pelayanan yang menyerupai hotel bintang tiga.
Pada penyelenggaraan haji 2026, Embarkasi Banjarmasin melayani 6.804 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang diberangkatkan melalui 19 kelompok terbang.
Dari Asrama Haji Menjadi Service Hub Umrah
Kementerian Haji dan Umrah ingin mengubah paradigma pemanfaatan asrama haji. Fasilitas tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat transit sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan jemaah, tetapi juga dapat menjadi pusat pelayanan yang beroperasi di luar musim haji.
Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 30 asrama haji dengan karakteristik dan kapasitas yang berbeda. Sebagian merupakan embarkasi pemberangkatan, sementara lainnya berstatus embarkasi antara, asrama transit, maupun fasilitas pendukung.
Dalam konsep service hub, berbagai layanan yang selama ini tersedia untuk jemaah haji dapat dikembangkan untuk mendukung perjalanan umrah. Asrama dapat menjadi tempat manasik, pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen, pengecekan visa dan tiket, pengelolaan bagasi, hingga penyampaian informasi mengenai perlindungan jemaah selama berada di Arab Saudi.
Besarnya potensi pasar umrah juga menjadi salah satu alasan pengembangan tersebut. Sebelum penerbangan umrah dihentikan sementara menjelang musim haji 2026, tercatat 43.363 jemaah direncanakan berangkat hingga 18 April 2026 melalui 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Namun, penerapan konsep tersebut membutuhkan sistem yang matang. Pemerintah perlu menyiapkan standar pelayanan, skema kerja sama dengan PPIU, mekanisme reservasi dan tarif, perlindungan data pribadi jemaah, serta sistem pengawasan yang jelas.
Pelaksanaannya juga membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pengelola bandara, maskapai penerbangan, imigrasi, karantina kesehatan, perbankan syariah, hingga perusahaan transportasi.
Tidak Semua Daerah Perlu Membangun Asrama Baru
Pemerintah juga tidak mewajibkan setiap daerah membangun asrama haji permanen. Model pelayanan yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada musim haji 2026 dinilai dapat menjadi salah satu alternatif.
Karena belum memiliki asrama haji permanen di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), pemerintah memanfaatkan hotel sebagai tempat tinggal sementara sekaligus pusat pelayanan jemaah.
Sejumlah proses, mulai dari pemeriksaan jemaah, pengelolaan barang bawaan hingga check-in, dilakukan di hotel sehari sebelum keberangkatan. Sepanjang musim haji 2026, Embarkasi YIA melayani 26 kloter dengan sekitar 9.111 jemaah dari DIY dan sejumlah wilayah eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah.
Model tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan bentuk pelayanan dengan kondisi masing-masing daerah. Pilihannya dapat berupa pembangunan fasilitas baru, revitalisasi aset yang sudah ada, penyewaan fasilitas, maupun kerja sama dengan pihak lain.
Produktif di Luar Musim Haji
Meski diarahkan menjadi aset yang produktif, fungsi utama asrama haji sebagai fasilitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Ketika musim haji berlangsung, seluruh fasilitas harus dipergunakan untuk mendukung kebutuhan keberangkatan dan kepulangan jemaah.
Sementara di luar musim haji, berbagai fasilitas seperti kamar, aula, ruang pertemuan, serta ruang manasik dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan haji dan umrah maupun aktivitas lainnya yang sesuai ketentuan.
Optimalisasi tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, aktivitas yang berlangsung sepanjang tahun dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar asrama melalui sektor konsumsi, transportasi, laundry, UMKM, kebersihan, keamanan, hingga jasa pembimbing manasik.
Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah perlu memastikan konsep optimalisasi tersebut tidak hanya berhenti pada pemanfaatan fasilitas. Diperlukan standar pelayanan, sistem pengawasan, target penggunaan, serta indikator manfaat ekonomi dan sosial yang terukur.
Dengan demikian, asrama haji tidak hanya kembali aktif ketika musim haji tiba, tetapi dapat menjadi infrastruktur pelayanan haji dan umrah yang memberikan manfaat bagi jemaah, negara, dan masyarakat sepanjang tahun.
Sumber: himpuh.or.id
Tinggalkan Balasan