Pemerintah mengajukan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1448 H/2027 M sebesar Rp107.340.172 per jemaah. Dari total tersebut, biaya yang diusulkan menjadi tanggungan langsung jemaah haji reguler atau Bipih mencapai sekitar 40 persen, yakni kurang lebih Rp42,94 juta.
Usulan itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Sementara itu, sekitar 60 persen atau Rp64,40 juta per jemaah direncanakan berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menhaj mengatakan penyusunan usulan BPIH dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pemerintah berupaya menjaga agar penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan optimal dengan pembiayaan yang dinilai wajar.
Perhitungan Berdasarkan Kuota 221.000 Jemaah
Dalam menyusun rancangan BPIH 2027, pemerintah menggunakan asumsi kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah.
Jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler, termasuk petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing KBIHU, serta 17.680 jemaah haji khusus.
Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi ekonomi sebagai dasar perhitungan. Nilai tukar yang digunakan mengacu pada rancangan APBN 2027, yaitu Rp17.500 untuk setiap dolar Amerika Serikat dan Rp4.666,67 untuk satu riyal Arab Saudi.
Adapun alokasi biaya hidup atau living cost bagi jemaah diusulkan tetap sebesar SAR 750 per jemaah. Komponen tersebut direncanakan bersumber dari nilai manfaat dana haji.
Geopolitik dan Harga Avtur Jadi Perhatian
Penyusunan biaya haji 2027 turut mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi biaya penyelenggaraan. Salah satunya adalah kondisi geopolitik global yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi, termasuk minyak dan avtur.
Perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga menjadi faktor penting. Pemerintah menilai kenaikan harga avtur yang dibarengi pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya penerbangan dalam denominasi rupiah.
Selain faktor ekonomi global, perubahan kebijakan pelayanan di Arab Saudi juga menjadi bagian dari perhitungan pemerintah untuk penyelenggaraan haji tahun depan.
Paket Layanan Masyair Mengalami Perubahan
Salah satu perubahan yang masuk dalam rancangan penyelenggaraan haji 1448 H adalah terkait layanan Masyair. Pemerintah menyebut layanan Masyair paket D tidak lagi tersedia untuk musim haji 2027.
Sebagai alternatif, Indonesia merencanakan penggunaan paket Masyair C bagi jemaah haji pada tahun mendatang. Perubahan tersebut turut diperhitungkan dalam penyusunan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan haji.
Selain BPIH untuk jemaah reguler, pemerintah juga mengusulkan pembiayaan tertentu bagi jemaah haji khusus yang bersumber dari optimalisasi nilai manfaat setoran awal dan setoran lunas.
Dana yang diusulkan mencapai sekitar Rp8,39 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan, antara lain perlengkapan, dokumen perjalanan, pembinaan jemaah haji khusus di Indonesia, serta pelayanan umum.
Panja BPIH Akan Membahas Usulan Pemerintah
Usulan BPIH 2027 tersebut belum menjadi angka final. Setelah pemerintah menyampaikan rancangan pembiayaan, Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) BPIH 1448 H/2027 M.
Panja akan melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap seluruh komponen biaya sebelum besaran BPIH dan Bipih ditetapkan.
Dengan demikian, angka Rp107,34 juta sebagai BPIH dan sekitar Rp42,94 juta sebagai Bipih jemaah reguler masih berstatus usulan pemerintah. Besaran yang wajib dibayarkan calon jemaah haji nantinya akan ditentukan setelah proses pembahasan antara pemerintah dan DPR RI selesai.
Pembentukan Panja menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap komponen pembiayaan haji dapat dikaji secara lebih terperinci, sekaligus menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan jemaah dan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.
Sumber: himpuh.or.id
Tinggalkan Balasan