Penyelenggaraan ibadah haji 2026 mendapat apresiasi dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Secara umum, pelaksanaan haji tahun ini dinilai menunjukkan perbaikan dibandingkan penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, DPR masih menemukan sejumlah aspek yang perlu diperkuat oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan haji berikutnya.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Timwas Haji DPR RI yang juga Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Cucun menyampaikan apresiasi kepada Kemenhaj dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji atas sejumlah peningkatan yang berhasil dicapai pada musim haji 2026.
“Secara umum, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Cucun dalam rapat tersebut.
Penerbitan Visa dan Kartu Nusuk Mendapat Apresiasi
Salah satu capaian yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR adalah proses penerbitan visa jemaah yang dapat diselesaikan sesuai waktu yang dibutuhkan.
Ketepatan penerbitan visa dinilai turut mendukung kelancaran proses keberangkatan jemaah menuju Arab Saudi.
DPR juga memberikan apresiasi terhadap distribusi Kartu Nusuk yang dilaporkan telah mencapai 100 persen. Kartu tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung berbagai layanan dan identifikasi jemaah selama berada di Arab Saudi.
Penggunaan layanan fast track juga dinilai semakin optimal. Selain aspek teknis, Timwas Haji memberikan penghargaan terhadap dedikasi para petugas yang berada di lapangan dalam mendampingi dan memberikan pelayanan kepada jemaah.
Namun, berbagai capaian tersebut tetap perlu diikuti dengan evaluasi agar kualitas pelayanan haji dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Standar Pelatihan Petugas Diminta Diperluas
Salah satu rekomendasi DPR berkaitan dengan peningkatan kualitas petugas haji.
Timwas Haji meminta pola seleksi dan pembekalan ketat yang selama ini diterapkan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dapat diperluas kepada petugas yang berinteraksi langsung dengan jemaah, termasuk petugas kloter dan Petugas Haji Daerah (PHD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas sumber daya manusia yang bertugas memberikan pelayanan kepada jemaah memiliki standar yang lebih seragam.
Dengan proses rekrutmen dan pelatihan yang lebih kuat, petugas diharapkan mampu menghadapi berbagai situasi di lapangan sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis.
DPR Soroti Penetapan Istitha’ah Kesehatan
Kesiapan kesehatan jemaah juga menjadi salah satu perhatian Timwas Haji DPR. Pemerintah diminta memperkuat proses penetapan istitha’ah kesehatan bagi calon jemaah sebelum keberangkatan.
Fasilitas kesehatan di daerah diharapkan dapat menjalankan pemeriksaan secara objektif dan cermat sebelum mengeluarkan surat keterangan istitha’ah kesehatan.
Menurut Timwas, aspek kesehatan merupakan bagian penting dalam memastikan jemaah mampu menjalankan rangkaian ibadah haji dengan kondisi yang memadai.
Karena itu, proses pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara profesional, dengan mengedepankan ketepatan penilaian terhadap kondisi calon jemaah.
Perhitungan BPIH Perlu Antisipasi Risiko Global
Evaluasi DPR tidak hanya berkaitan dengan pelayanan jemaah. Timwas Haji juga menyoroti penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun-tahun mendatang.
Pemerintah diminta melakukan perhitungan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan perubahan kondisi global yang dapat berdampak terhadap biaya penyelenggaraan haji.
Sejumlah faktor eksternal yang perlu diperhitungkan antara lain perkembangan geopolitik internasional, perubahan harga bahan bakar pesawat atau avtur, serta fluktuasi nilai tukar mata uang.
Pertimbangan terhadap berbagai risiko tersebut dinilai penting agar perencanaan anggaran haji lebih realistis dan mampu mengantisipasi perubahan biaya yang dapat terjadi di tengah proses penyelenggaraan.
Secara keseluruhan, Timwas Haji DPR menilai penyelenggaraan haji 2026 telah menunjukkan sejumlah kemajuan. Namun, evaluasi terhadap kualitas petugas, kesiapan kesehatan jemaah, hingga perencanaan biaya tetap diperlukan agar penyelenggaraan haji Indonesia ke depan semakin efektif, aman, dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.
Sumber: himpuh.or.id
Tinggalkan Balasan