JAKARTA – Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) membuka ruang baru dalam penyelenggaraan perjalanan umrah di Indonesia. Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah adanya ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan Umrah Mandiri secara personal dengan memanfaatkan layanan digital yang tersedia dari Arab Saudi.
Kebijakan tersebut dinilai memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengatur perjalanan ibadah secara lebih independen. Platform digital seperti Nusuk dan layanan e-Visa menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang semakin memudahkan calon jemaah dalam mempersiapkan perjalanan ke Tanah Suci.
Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah mengantongi izin resmi.
PPIU resmi harus menjalankan berbagai kewajiban dan memenuhi sejumlah ketentuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah. Kondisi tersebut membuat biaya kepatuhan dan operasional menjadi lebih besar dibandingkan pihak yang menawarkan perjalanan secara informal.
Persoalan kemudian muncul ketika konsep Umrah Mandiri digunakan sebagai kedok untuk mengorganisasi perjalanan secara berkelompok dan bersifat komersial tanpa melalui penyelenggara resmi.
Celah Pengawasan di Era Digital
Perdebatan mengenai Umrah Mandiri selama ini kerap berada pada dua pilihan ekstrem. Sebagian pihak menginginkan pembatasan demi melindungi industri travel resmi, sementara pihak lainnya menilai masyarakat tetap harus diberikan kebebasan untuk mengatur perjalanan ibadahnya sendiri.
Padahal, persoalan utamanya bukan semata-mata keberadaan jemaah yang melakukan perjalanan secara mandiri.
Tantangan yang lebih besar terletak pada bagaimana negara dapat membedakan antara jemaah mandiri yang benar-benar independen dengan kelompok yang sebenarnya diorganisasi secara komersial oleh pihak tertentu tetapi menggunakan label Umrah Mandiri.
Dalam praktiknya, muncul dugaan modus pengumpulan jemaah melalui berbagai jaringan informal, termasuk tokoh komunitas, penceramah, maupun pihak yang aktif di media sosial. Kelompok tersebut dapat dikemas dengan istilah seperti “Umrah Mandiri Bersama”, sehingga aktivitas pengorganisasiannya menjadi lebih sulit dibedakan dari perjalanan individu.
Padahal, berdasarkan ketentuan yang disebut dalam referensi ini, Pasal 122 UU Nomor 14 Tahun 2025 memberikan ancaman pidana terhadap pihak yang mengumpulkan jemaah umrah tanpa izin.
Modus Split Booking Jadi Tantangan
Perkembangan teknologi juga membuat pola perjalanan kelompok semakin sulit dideteksi hanya dengan pemeriksaan dokumen secara konvensional.
Salah satu modus yang disoroti adalah split booking. Dalam skema tersebut, anggota kelompok dapat diarahkan untuk melakukan pemesanan tiket, visa, maupun akomodasi secara terpisah menggunakan perangkat masing-masing.
Secara administratif, setiap orang kemudian terlihat seperti pelancong individual.
Namun, setelah tiba di Arab Saudi, mereka dapat bergerak dalam satu kelompok yang sebelumnya telah dikoordinasikan oleh pihak tertentu.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi sistem pengawasan karena aktivitas komersial dan pengorganisasian jemaah terjadi di ruang digital, sementara pemeriksaan keberangkatan masih berpotensi melihat data secara terpisah.
PPIU Resmi Hadapi Beban Kepatuhan
Di sisi lain, PPIU resmi harus memenuhi berbagai kewajiban yang ditetapkan pemerintah. Beban tersebut mencakup aspek perpajakan, jaminan, sertifikasi sumber daya manusia, hingga berbagai persyaratan administratif dalam penyelenggaraan perjalanan umrah.
Karena itu, biaya paket yang ditawarkan PPIU resmi memiliki struktur biaya yang berbeda dengan perjalanan yang diorganisasi secara informal.
Jika pengorganisasi perjalanan komersial tanpa izin tidak dapat dideteksi dan ditindak secara efektif, maka persaingan antara PPIU resmi dan pihak informal berpotensi menjadi tidak seimbang.
Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan travel, tetapi juga dapat menjalar kepada berbagai sektor pendukung industri umrah, seperti koper, konveksi, katering, transportasi, hingga penyedia jasa lainnya.
Dorong Sistem Kliring Digital Umrah
Salah satu gagasan yang ditawarkan untuk menjawab persoalan tersebut adalah membangun Sistem Kliring Digital Umrah (SKDU).
Konsep ini pada dasarnya merupakan sistem pra-keberangkatan yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap perjalanan umrah sebelum jemaah berangkat dari Indonesia.
Sistem tersebut dapat membedakan dua jalur utama, yakni perjalanan mandiri murni dan perjalanan dalam bentuk rombongan.
Untuk jemaah mandiri, hak melakukan perjalanan secara independen tetap diberikan. Namun, data dasar perjalanan seperti paspor, visa, asuransi, tiket pulang-pergi, dan akomodasi dapat diregistrasikan dalam sistem pemerintah sebagai bagian dari proses verifikasi.
Sementara itu, perjalanan dalam jumlah besar yang menunjukkan pola pengorganisasian tertentu dapat masuk dalam mekanisme pemeriksaan lebih lanjut.
Misalnya, sistem dapat menganalisis pola kesamaan data penerbangan, pemesanan hotel, kelompok visa, maupun indikator lainnya. Jika ditemukan pola perjalanan yang menunjukkan adanya pengorganisasian rombongan, sistem dapat memberikan tanda untuk dilakukan verifikasi oleh otoritas terkait.
Integrasi dengan Maskapai dan Imigrasi
Agar efektif, sistem pengawasan digital tersebut perlu terhubung dengan berbagai titik pemeriksaan perjalanan, termasuk maskapai penerbangan dan pemeriksaan keimigrasian.
Pada tahap check-in, misalnya, status verifikasi perjalanan dapat menjadi salah satu informasi yang tersedia bagi maskapai. Sementara pada pemeriksaan imigrasi, data tersebut dapat membantu petugas mengidentifikasi perjalanan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Namun, penerapan sistem semacam ini perlu dirancang dengan sangat hati-hati. Jangan sampai mekanisme pengawasan justru menghambat hak masyarakat yang benar-benar melakukan perjalanan secara mandiri.
Karena itu, sistem harus memiliki indikator yang jelas, transparan, dapat diverifikasi, serta menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi kesalahan identifikasi.
Negara Perlu Hadir dengan Pengawasan Berbasis Teknologi
Transformasi digital dalam perjalanan umrah tidak dapat dihadapi hanya dengan pendekatan pengawasan manual. Semakin mudah masyarakat mengakses layanan digital, semakin penting pula bagi pemerintah membangun sistem pengawasan yang mampu mengikuti perkembangan tersebut.
Penguatan sistem digital bukan berarti membatasi Umrah Mandiri. Sebaliknya, teknologi dapat digunakan untuk memastikan hak jemaah mandiri tetap terlindungi sekaligus menutup ruang bagi pihak yang mencoba memanfaatkan konsep tersebut untuk menjalankan perjalanan komersial tanpa izin.
Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, PPIU resmi juga memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya sesuai regulasi.
Pada akhirnya, tantangan industri umrah bukan sekadar memilih antara Umrah Mandiri atau perjalanan melalui PPIU. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan ekosistem umrah yang memberikan kebebasan kepada jemaah, melindungi konsumen, menjamin persaingan usaha yang sehat, serta tetap memastikan seluruh penyelenggara mematuhi aturan.
Di tengah semakin kuatnya digitalisasi perjalanan umrah, pemerintah dituntut menghadirkan sistem pengawasan yang juga bergerak secara digital. Dengan begitu, teknologi tidak hanya menjadi alat untuk mempermudah perjalanan jemaah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan tata kelola umrah yang lebih transparan, adil, dan aman.
Sumber: himpuh.or.id
Tinggalkan Balasan